MUI dan Fatwa Rokok

Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat artikel berita mengenai sebuah diskusi dimana salah satu hasil dari diskusi tersebut adalah 'harapan agar MUI mengeluarkan fata haram atas rokok'.
Saya tersentak membaca berita tersebut, bukan karena saya perokok berat, tapi karena menurut saya, masih banyak yang harus diurusi oleh MUI ketimbang sekedar memikirkan untuk mengeluarkan fatwa rokok.
Misalnya, bagaimana menertibkan ormas-ormas Islam yang kelakuannya mirip preman seperti FPI dan FBR (yang ini meskipun bukan ormas Islam tapi ketua umumnya selalu menyebut dirinya Kyai Haji).
Seandainya MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok, maka fatwa tersebut berpotensi 'mandul', artinya tidak akan diikuti oleh sebagian umat Islam, artinya lagi hanya akan menurunkan wibawa MUI saja, karena fatwa tersebut tidak 'aplicable'. Ingat saja dengan Perda anti rokok DKI yang sekarang ini gaungnya hampir-hampir tidak terdengar lagi.
Kembali ke MUI, bagi saya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sama sekali tidak mengikat, artinya bukan merupakan hukum yang wajib diikuti, tapi lebih sebagai patokan saja.
Contohnya begini, Ahmadiyah sesat bukan karena dinyatakan sesat oleh MUI, sebab dinyatakan sesat atau tidak oleh MUI, mereka memang sesat.
Saya contohkan lagi misalnya tentang Hoka-Hoka Bento, bahwa MUI pernah menyatakan bahwa kehalalannya diragukan, bukan lantas berarti itu (Hokben) haram, tapi seharusnya hanya dibaca 'Hoka-Hoka Bento belum dinyatakan halal oleh MUI'.

Kembali ke persoalan rokok.
Banyak alasan orang untuk merokok, misalnya untuk gagah-gagahan, menghilangkan stress, gaul dll.
Tapi banyak juga orang yang merokok karena memang pengin merokok, bukan untuk gaul, bukan untuk gagah-gagahan, bukan pula untuk ngilangin stress dll.
Merokok ya karena sekedar pengin aja, tanpa embel-embel apapun.

Mungkin suatu saat nanti, saat Indonesia sudah jaya dan kaya raya, saat FPI, FBR dan preman-preman berkedok agama lenyap dari bumi Indonesia, saat khutbah Jumat isinya tidak sekedar itu-itu saja, saat umat Islam tidak lagi berpolemik mengenai perlu tidak Ahmadiyah dan yang sejenis itu dilarang, saat Umat Islam Indonesia tidak lagi hanya sekedar Islam di Masjid tapi juga tetap Islam di luar Masjid, saat Umat Islam tidak lagi bertindak brutal membakar pencuri sepatu di Masjid, saat politisi Muslim di Senayan tidak lagi bikin malu, pendeknya saat para Ulama betul-betul bisa menjadi pengayom, pembimbing dan menjadi suri tauladan bagi umat dll...dll..., MUI boleh mengeluarkan fawa rokok haram, nonton Supersoulmate yang ada bancinya haram, nonton bola sampai dini hari haram dll.

Apalagi kalau kita baca sejarah, pelarangan 'khamr' pun dilakukan secara bertahap.
Itu pun dilakukan pasca Hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah, dimana sebelumnya bibit-bibit Umat Islam yang berkualitas sudah terlebih dahulu dibina selama sekian tahun awal kenabian Muhammad saw.
Artinya Nabi Muhammad mendahulukan membina akhlak dan menyempurnakan akidah, baru di susul yang lain-lain, seperti pelarangan khamr itu.

Kembali ke MUI, bagaimana kita (terutama saya) bisa mengikuti fatwa MUI, sedangkan dalam keseharian, mereka (MUI) tampak seolah tidak peduli dengan berbagai peristiwa yang mencoreng muka Umat Islam Indonesia seperti ditangkapnya Al Amin Nasution dan Bulyan Royan yang keduanya dari Partai Islam (PPP dan PBR), kelakuan FPI dan FBR yang lebih mirip Preman, banyaknya gerombolan orang yang membawa-bawa Bom untuk membunuh rakyat yang tidak bersalah yang mengatas namakan jihad, dan banyak sekali kejadian lain di mana MUI tidak hadir.
MUI baru terlihat sibuk berfatwa manakala ada orang yang mengaku Nabi, seperi Lia Aminuddin, Ahmadiyah dll., padahal tanpa difatwakan pun, mereka memang sudah cacat bin sesat.
Artinya MUI baru sibuk saat ada orang yang merongrong wibawa dan 'lahan' mereka secara langsung, sedangkan peristiwa yang merongrong dan meneror serta bikin malu umat Islam seperti kasus-kasus yang saya sebutkan (sedikit) contohnya di atas, mereka tidak peduli, seolah-olah itu bukan urusan mereka.

Apa guna (ber) Agama ?

Setiap tahun Indonesia 'mencetak' Haji baru, setiap tahun umat Islam digembleng sebulan penuh dengan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, namun itu semua seperti tidak ada sumbangsihnya terhadap ketertiban masyarakat dan kebersihan birokrat.
Mari kita lihat jalanan di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, semuanya serba tidak tertib, serba berantakan, sementara sampai saat ini Indonesia masih mempertahankan predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia.
Padahal kita selalu mengklaim dan membanggakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yang 90% penduduknya beragama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, manusia paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT.
Padahal salah satu ajaran pokok dari junjungan kita Nabi besar Muhammad saw adalah memperbaiki akhlak, namun justru keseharian sebagian besar dari kita jauh dari akhlakul karimah (Ahlak yang terpuji).
Saya sangat yakin, bahwa orang yang taat beragama, pastilah sikap dan perilakunya baik dan pantas dijadikan teladan.
Klaim kita bahwa 90% penduduk Indonesia beragama Islam mengundang konsekwensi bahwa 90% pelaku ketidak tertiban, 90% koruptor, 90% pelaku hal-hal yang membuat negara kita semakin terpuruk tentulah beragama Islam.
Artinya, perilaku sebagian besar dari pemeluk agama (Islam) di negara kita ini masih jauh dari perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah.

Masih pantaskah kita mengaku beragama (Islam) ?
Atau apa gunanya agama (Islam) yang kita peluk kalau ajaran yang sangat mulia tersebut seperti tidak menyentuh perilaku keseharian kita ?
Apakah kita beragama hanya agar kolom agama di KTP kita tidak kosong ?
Atau karena kebetulan kita dilahirkan oleh orang tua yang beragama (Islam) ?
Kalau ajaran Agama yang kita peluk sama sekali tidak tercermin dalam perilaku keseharian kita, lalu apa gunanya (ber) Agama ?

Apalagi selain GOLPUT ?

Setelah Al Amien Nasution, kini giliran Bulyan Royan, Anggota DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi dicokok oleh KPK

Kabarnya anggota Dewan yang (tidak) terhormat itu tertangkap tangan saat menerima uang sebesar US $60.000 plus 10 ribu Euro, kasusnya berkaitan dengan pengadaan kapal Patroli di Ditjen Perhubungan Laut (Detik.com, Senin 30 Juni 2008).

Lengkaplah sudah alasan bagi kita (terutama saya) untuk tidak lagi mempercayai lembaga yang disebut-sebut terhormat itu, sekaligus memperkuat niat saya untuk GOLPUT, terutama pada Pemilu Legislatif tahun depan.

Saya sama sekali bukan pendukung tokoh kontroversial yang mantan Presiden yang juga penganjur Golput itu, bagi saya beliau justru bagian dari masalah, dorongan saya untuk GOLPUT semata-mata adalah reaksi pribadi saya atas kekecewaan demi kekecewaan yang bertubi-tubi menghajar pertahanan batin dan pikiran positif saya terhadap tokoh-tokoh politik dan birokrasi saat ini.

Sementara kalau kita ikuti persidangan Artalyta, makin miris saja mendengar deretan nama-nama pejabat penegak hukum yang seharusnya bersih dan berwibawa menjadi demikian hina dan murahan.

Saya jadi ingat cerita kawan saya yang waktu itu berprofesi sebagai pengacara.

Tugasnya antara lain adalah tawar menawar sejumlah uang yang harus disetor entah ke kejaksaan atau kepolisian.

“Saya pernah bawa uang 5 milyar ke Gedung Bundar’, katanya dengan nada mencela tapi terselip kebanggaan di ucapannya.

Lantas dia bercerita, bagaimana terjadinya proses tawar menawar antara dirinya sebagai pengacara dengan aparat penegak hukum yang menanganinya, bahkan tidak jarang kalau kasus yang ditanganinya ‘basah’, terjadi rebutan antar instansi penyelidik dengan penyidik (mohon maaf kalau saya salah istilah).

Ironisnya, semuanya itu diceritakan pada saat saya bertemu kawan tersebut ketika kebetulan kami ada dalam satu rombongan dalam menunaikan ibadah haji.

Sebagai pengacara yang (waktu itu) masih muda, kawan saya ini cukup berduit, di garasi rumahnya nongkrong sebuah BMW, VW Caravelle dan belakangan Toyota Harrier.

Saya pernah ngomong ke dia “Duit lu banyak, tapi menurut gua abu-abu tuh, kehalalannya diragukan”, kawan saya Cuma tersenyum.

Pemilu tahun 2004 membawa kawan ini ke Senayan sebagai anggota di salah satu Komisi bergengsi.

Ketika suatu saat kami reunian, mobil yang dibawanya ganti menjadi Toyota Alphard.

“Wah makin moncer aja nih” Kata saya waktu itu.

“Enak aja, ini mobil gua beli sebelum masuk Senayan”

Hehehehe…Padahal ketika ngomong itu, saya sama sekali tidak menyinggung posisinya sebagai anggota DPR.

Jadi, apalagi pilihan saya selain GOLPUT ?

Ahmadiyah

Topik mengenai Ahmadiyah memang sudah tidak hangat lagi, padahal beberapa waktu yang lalu topik ini begitu hangat, bahkan cenderung panas.
Namun melalui blog ini, saya ingin sedikit mengungkapkan pendapat saya.
Saya sepakat dengan Pak Dien Samsudin yang menyatakan bahwa pembubaran Ahmadiyah bukan merupakan solusi.
Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia sama sekali tidak akan membuat pengikutnya insyaf, saya jadi ingat dengan pernyataan seorang tokoh kontroversial (Kalau gak salah Tan Malaka) yang mengatakan 'jasadku boleh terkubur, tapi pikiranku akan tetap abadi".
Artinya pelarangan Ahmadiyah hanya akan meniadakan mereka secara fisik, sedangkan secara ideologi atau kepercayaan, mereka akan tetap akan ada, meskipun secara fisik mereka (mungkin) berganti nama.
Apalagi, di luar sosok MGA yang kontroversial itu, seluruh ajaran ahmadiyah sama saja dengan Islam 'mainstream' lainnya.
Mereka percaya kepada Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir (silakan tengok situs ahmadiyah.org, dimana di situ terbaca mereka begitu mengagungkan Nabi Muhammad), maka adalah sulit sekali untuk meniadakan mereka begitu saja.
Kita ingat, Islam di Indonesia ini ada banyak sekali aliran-aliran yang menyimpang dari Islam 'mainstream' , misalnya Islam Wetu telu yang sampai sekarang masih eksis di Lombok, Islam kejawen, Islam yang masih dipengaruhi 'agama' Sunda Wiwitan', lantas yang tidak boleh dilupakan adalah golongan Syi'ah yang beberapa tokohnya bahkan mendapat tempat yang cukup terhormat di Indonesia, seperti Jalaludin Rahmat dkk.
Kalau kita 'membiarkan' Syi'ah eksis di Indonesia, lalu mengapa tidak dengan Ahmadiyah.
So, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Ahmadiyah, tinggal apakah para ulama (dan kita semua tentunya) dapat 'menang' dalam perebutan pengaruh dengan mereka.
Pelarangan, apalagi kalau dibarengi dengan tindakan kekerasan hanya akan, pertama membuat mereka semakin mendapat simpati, juga hanya makin mengeraskan hati mereka terhadap keyakinan yang mereka bawa.
Harap dicatat bahwa sekalipun saya berpendapat seperti ini, saya tetap menganggap Ahmadiyah menyimpang karena mempercayai MGA sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad saw.